PERTEMUAN V (PEMBANGUNAN SOSIAL & BUDAYA)
Dosen : Dr. Eko Harry Susanto M.Si
*karena keterbatasan waktu, tidak selesai dibahas sehingga ditambahkan dari sumber-sumber lain.
Perkembangan yang pesat dan semakin responsif terhadap kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat semakin berkembang secara cepat. Sebagai konsekuensinya, sudah selayaknya pemerintah kota memiliki rencana pembangunan sosial budaya yang dinamis, yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan Reformasi menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.
Pembangunan Sosial Budaya harus berpijak kepada komitmen untuk menerapkan konsep dan pendekatan pembangunan sosial sebagai proses humanisasi (kemanusiaan). Peduli terhadap aspirasi dan potensi masyarakat lokal yang berupa modal sosial, modal insani dan sumber daya alam yang dapat dikerahkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan dan pelaksana pembangunan yang memiliki sikap, pengetahuan dan teknologi untuk menerapkan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan. Pembangunan sosial budaya yang baik akan mendapatkan dukungan baik, yang mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut bekerja bagi suatu pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab agar demokratisasi dan kesejahteraan dapat terwujud. Adapun yang
dapat dilakukan Pemerintah Kota , melalui kegiatan seperti pelayanan dan pengabdian masyarakat serta program beasiswa bagi yang tidak mampu serta contoh lainnya seperti pembangunan sosial dan otonomi lokal, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mentalitas Masyarakat Statik :
*Orientasi kebelakang, lebih terpukau oleh masa lampau yang gemerlapan sebagaimana dalam sejarah – sejarah lama, tetapi kurang tanggap terhadap masa depan yang lebih faktual sebagai tantangan.
*Fatalistik, Menyerah pada nasib, inipun produk dari sejarah kemiskinan dan kesengsaraan umumnya yang kronis. Menimbulkan ketidakpercayaan diri dan ketergantungan yang besar terhadap entitas – entitas dominan.
*Kurang inovatif dan kreatif. Dalam masyarakat statik memang sulit untuk berinovasi dan berkreasi yang bermakna bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
*Sifat indolent, lamban atau malas, banyak orang tidak merasa dikejar waktu . Beranjak dengan cepat pun tiada gunanya karena keseluruhan sistem sosial tidak mendukung atau memberikan perangsang baginya. Pola pikir tidak menghargai waktu atau menguasai waktu berjalan linier pula dengan pemikiran diakronik ataupun cyclus.
Pikiran atau pandangan dan cara – cara alternatif sebagai bahan pengambilan keputusan kurang dikenal dan agak sulit meyakinkan pada orang bermentalitas tradisionalistik. Mentalitas kebersamaan sangat menonjol dibanding individual . kebersamaan itu sendiri sebagai sikap dan perilaku memang mengandung nilai – nilai yang baik. Namun jika direntang terlampau jauh, memang menimbulkan mentalitas Konformisme dan penyakit ketergantungan serta mematikan sikap kemandirian.
.Tentang Pembangunan Sosial & Pembangunan Budaya.
PEMBANGUNAN SOSIAL adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Secara sempit, pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai pembangunan kesejahteraan sosial. Ia berorientasi pada peningkatan keberfungsian sosial (social functioning) kelompok-kelompok tidak beruntung (disadvantage groups) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS), yang meliputi fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, pekerja anak, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, dan komunitas adat lokal.
Pembangunan sosial dapat dilihat dari output indicators (indikator keluaran), seperti tingkat kemiskinan, melek hurup, harapan hidup, dan partisipasi sosial. Indikator standar hidup ini telah dikembangkan sejak tahun 1970an. Misalnya, Social Accounting Matrix (SAM) yang digagas oleh Pyatt dan Round (1977); Physical Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris (1977), dan Human Development Index oleh tim UNDP (Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, Paul Streeten dkk.).
Pembangunan sosial bisa pula diukur dari input indicators (indikator masukan) yang umumnya dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Dalam kaitannya dengan indikator masukan ini, masih berkembang anggapan bahwa pembangunan sosial adalah “pengeluaran mahal” yang tidak akan mampu dilakukan oleh negara-negara berkembang. Hanya negara-negara kaya saja yang pantas melakukan investasi sosial yang mewah ini.
Pembangunan sosial dapat dilihat dari output indicators (indikator keluaran), seperti tingkat kemiskinan, melek hurup, harapan hidup, dan partisipasi sosial. Indikator standar hidup ini telah dikembangkan sejak tahun 1970an. Misalnya, Social Accounting Matrix (SAM) yang digagas oleh Pyatt dan Round (1977); Physical Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris (1977), dan Human Development Index oleh tim UNDP (Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, Paul Streeten dkk.).
Pembangunan sosial bisa pula diukur dari input indicators (indikator masukan) yang umumnya dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Dalam kaitannya dengan indikator masukan ini, masih berkembang anggapan bahwa pembangunan sosial adalah “pengeluaran mahal” yang tidak akan mampu dilakukan oleh negara-negara berkembang. Hanya negara-negara kaya saja yang pantas melakukan investasi sosial yang mewah ini.
KEBUDAYAAN & PEMBANGUNAN
Selasa, 19 Juni 2007
Jero Wacik *Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia
"Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), kami berkewajiban untuk melaksanakan tiga Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yaitu; pertama, menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.Untuk melaksanakan agenda pertama, strategi yang dilakukan adalah dengan membangun budaya berpikir positif, yang merupakan modal dasar dalam pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan pemahaman multikulturisme. Penuntasan proses modernisasi negara kebangsaan Indonesia dan masyarakat sipil. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.Strategi dalam melaksanakan agenda kedua adalah dengan terus-menerus melaksanakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian akan tercipta sistem pemerintahan dan biokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien, dan berwibawa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di bidang kebudayaan dan pariwista.Strategi ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakya Indonesia melalui peningkatan daya saing pariwisata guna meningkatkan penerimaan devisa. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan pengembangan produk-produk wisata, serta meningkatkan sinergi jasa pelayanan pariwisata."
Di atas adalah rencana yang disusun periode terakhir, lalu bagaimanakah perkembangannya saat ini? Pertanyaan yang sering juga diajukan adalah apakah pembangunan sosial dan pembangunan budaya adalah hal yang berjalan bersamaan? Kebudayaan dalam pembangunan lebih banyak mengarah pada bidang pariwisata, sedangkan pembangunan sosial sebaliknya merujuk pada bagian kesejahteraan masyarakat. Mungkin bila kesejahteraan masyarakat meningkat, bidang pariwisata dapat lebih dikembangkan dan sebaliknya... kesimpulan sementaranya adalah "Iya" bahwa pembangunan sosial dan pembangunan budaya berjalan beriringan.
***



0 komentar:
Posting Komentar